Modernisasi Belanja Daerah, Pemkab Purworejo Dorong Transaksi Digital yang Akuntabel melalui KKI

Berita Terkait

• Resik-Resik Pantai dalam Rangka HUT ke-80 Bhayangkara, Sinergi Lintas Sektor Wujudkan Kelestarian Alam0
• Pemkab Purworejo Libatkan Kejaksaan dan Polres dalam Penyelenggaraan Pengawasan Perizinan0
• Bupati Purworejo Tekankan Peran Penting Perangkat Desa sebagai Penggerak Pembangunan0
• Menteri Dukbangga RI Tinjau Penanganan Stunting dan RTLH di Purworejo0
• Jamasan Tosan Aji Purworejo 2026: Menjaga Denyut Budaya Lintas Generasi0
• Dinas Perkimtan (Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan) Kabupaten Purworejo- Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Dilanjutkan Verifikasi Usulan Penyelesaian Penguasaan 0
• Samakan Persepsi dengan DPRD, Pemkab Purworejo Matangkan 5 Proyek Strategis Daerah0
• Tinjau Pelaksanaan SPELING, Bupati Purworejo Dorong Masyarakat Cek Kesehatan Sejak Dini0
• Hadiri Wisuda Kelulusan SD Muhammadiyah Kemiri, Bupati Purworejo Tekankan Akhlak dan Karakter Anak0
• Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purworejo 0

Berita Populer

• Survey Kepuasan Pelanggan
• Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional TBP dan TPL di lingkungan Kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta
• Tinjauan Lapangan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) Rumah Tinggal
• Rakor Penyusunan LARAP dan UKL/UPL
• Sosialisasi Bidang Infrastruktur Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
• Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan TA. 2019 dan Persiapan Kegiatan TA. 2020
• Desk Pembuatan Proposal Awal RTLH 2020
• Pengembangan kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)
• Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan
• Usulan Calon Peserta Lokasi (CPCL) SHAT Lintas Sektor Tahun Anggaran 2021

Purworejo - Pemerintah Kabupaten Purworejo melalui Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) bekerja sama dengan Bank Jateng Cabang Purworejo menggelar Sosialisasi dan Aktivasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) di Ruang Arahiwang Setda pada Senin (22/06/2026).

 

Kegiatan yang dihadiri oleh para pemegang dan administrator KKI pada perangkat daerah se-Kabupaten Purworejo ini merupakan langkah nyata dalam implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

 

Membuka acara, Bupati Purworejo, Yuli Hastuti, S.H., menegaskan bahwa ETPD merupakan upaya terpadu untuk mengubah transaksi pemerintah, dari tunai menjadi non-tunai berbasis digital.

 

"Selain itu, pemanfaatan KKI diharapkan dapat memperkuat ekosistem keuangan daerah dan mendorong transformasi pelayanan pemerintah yang semakin modern dan responsif terhadap perkembangan teknologi," ujarnya.

 

Bupati berharap, dengan penggunaan KKI, dapat memberikan kemudahan dalam pelaksanaan transaksi belanja daerah, meningkatkan efisiensi anggaran, serta memperkuat pengendalian pelaksanaan belanja.

 

Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo, dr. Tolkha Amaruddin, Sp.THT. M.Kes., menyampaikan, kegiatan ini digelar untuk memberikan pemahaman kepada pemegang dan administrator tentang prosedur aktivasi dan penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI).

 

"Tujuan dari sosialisasi dan aktivasi ini adalah memberikan pemahaman kepada pemegang dan administrator KKI terkait mekanisme aktivasi, prosedur pembayaran, penagihan, hingga penyelesaian jika terjadi kesalahan penggunaan," jelasnya.

 

Sementara itu, Kepala Bank Jateng Cabang Purworejo, Totok Kusmintarjo, menyatakan komitmen penuh pihaknya dalam mendukung digitalisasi transaksi Pemerintah Daerah Purworejo. Menurutnya, melalui KKI, proses pembayaran menjadi lebih mudah, cepat, aman, dan mendukung pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

 

"Bank Jateng berkomitmen untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam mengoptimalkan penggunaan KKI di seluruh Perangkat Daerah. Kami berharap seluruh peserta semakin memahami pemanfaatan KKI dan dapat mendorong implementasinya secara optimal di masing-masing perangkat daerah," pungkas Totok.

 

Melalui digitalisasi sistem pembayaran ini, Pemkab Purworejo berkomitmen untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Sumber: IKP

---