Desk Data Awal PKP

Berita Terkait

• RAPAT KOORDINASI HASIL EVALUASI SEMENTARA REFORMASI BIROKRASI0
• Tarhim di Desa Kesugihan, Bupati Minta Optimalkan Potensi Kelapa 0
• Pidato Perdana Usai Dilantik sebagai Bupati Purworejo0
• Rapat Verifikasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD0
• Rapat Koordinasi Evaluasi0
• Rapat Paripurna DPRD0
• Bupati dan Wakil Bupati Tarhim Perdana di Masjid Mutihan Dadirejo0
• Awali Puasa Ramadan 1446 H, Bupati Bukber di Masjid Al Fatih Purwodadi0
• Hari Pertama Kerja Puasa0
• Pertemuan Rutin Dharma Wanita UP. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo 0

Berita Populer

• Survey Kepuasan Pelanggan
• Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional TBP dan TPL di lingkungan Kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta
• Tinjauan Lapangan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) Rumah Tinggal
• Rakor Penyusunan LARAP dan UKL/UPL
• Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan TA. 2019 dan Persiapan Kegiatan TA. 2020
• Desk Pembuatan Proposal Awal RTLH 2020
• Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan
• Usulan Calon Peserta Lokasi (CPCL) SHAT Lintas Sektor Tahun Anggaran 2021
• Sosialisasi Bidang Infrastruktur Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
• Sosialisai BSPS 2020 dan Verifikasi Lapangan

Acara Desk Data Awal PKP pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 bertempat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII, Kota Magelang Acara desk difokuskan pada 2 komponen, yaitu data perumahan dan data kawasan permukiman. Data perumahan meliputi data RTLH dan profil APBD dan data PSU Perumahan. Sedangkan data kawasan permukiman meliputi data kawasan kumuh dan profil APBD terkait. Acara diawali dengan konfirmasi data BNBA RTLH TA 2025, dilanjutkan dengan arahan agar mengkonfirmasi data2 dukung ke Dinpermasdes dan Dinsos untuk penanganan RTLH yang didanai oleh sumber pendanaan lain seperti dana desa/Kemensos/dsb. Kemudian desk dilanjutkan dengan desk data kawasan permukiman kumuh. Pada google spreadsheet, agar sheet yang ada diduplikasi untuk kemudian diisi dengan data SK kumuh yang akan ditetapkan di tahun 2025. Hal ini dimaksudkan agar pengisian data kedepannya terlihat kronologi penanganan kumuh.