Bimbingan Teknis Kesadaran Hukum Tahun 2023

Berita Terkait

• Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 20230
• Sosialisasi Implementasi Surat Edaran Bupati Purworejo Nomor : 052.1/ 11.765/2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo 0
• Monitoring dan Evaluasi Capaian Aksi Pencegahan Koropsi Pemerintah Daerah Program MCP - KPK RI Talun 20230
• Tech Day With Axioo 0
• Acara Monev Kegiatan Pembangunan PSU Dampak Bencana0
• Pemasangan Patok0
• Koordinasi Pembangunan Jalan Kelurahan Semawung Dalem0
• Penyerahan PSU Perumahan ke Pemda0
• Pemasangan Patok Batas Tanah Negara  0
• Pengukuran PS0

Berita Populer

• Survey Kepuasan Pelanggan
• Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional TBP dan TPL di lingkungan Kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta
• Tinjauan Lapangan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) Rumah Tinggal
• Rakor Penyusunan LARAP dan UKL/UPL
• Sosialisasi Bidang Infrastruktur Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
• Pengembangan kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)
• Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan TA. 2019 dan Persiapan Kegiatan TA. 2020
• Desk Pembuatan Proposal Awal RTLH 2020
• Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan
• Usulan Calon Peserta Lokasi (CPCL) SHAT Lintas Sektor Tahun Anggaran 2021

Bimbingan Teknis Kesadaran Hukum Tahun 2023 pada hari Jum’at  tanggal  29 September  2023 bertempat di DP KORPRI Kabupaten Purworejo terkait :

1. UU No.5 Th.2014 tentang ASN
2. UU No.1 Th. 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Th. 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bu[pati dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Th. 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 1 Th. 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Th. 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.
3. UU No. 7 Th. 2017 tentang Pemilihan Umum.
4. PP No.37 Th. 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggoto Partai Politik.
5. PP No. 42 Th. 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS

Maksud : Supaya ASN Netral dalam proses pelaksanaan Pemilihan Umum  

Tujuan : Supaya selamat tidak mendapat sangsi hukuman baik tingkat sedang maupun berat serta terhindar dari konflik kepentingan pribadi, kelompok. golongan maupun partai polotik.