Audiensi Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota tertentu dr berbagai Prov) dengan KementerianPerumahan dan Kawasan Permukiman RI

Berita Terkait

• Forum Satu Data sampai dengan Semester I 0
• Bimbingan Teknis Penigkatan Kapasitas Posyandu 0
• Dirgahayu Bhayangkara0
• Majelis Ta\'lim dan Sholawat As-Shofa Mitra Pemerintah dalam Mewujudkan Masyarakat Purworejo yang Religius0
• Ratusan Ayam Ingkung Meriahkan Merti Desa Wonosido0
• Milad ke-116 Muhammadiyah, Bupati Purworejo Apresiasi Kontribusinya Membangun Purworejo0
• Nguri-Nguri Budaya Lokal Purworejo melalui Jamasan Pusaka Tahun 20250
• Pemkab Purworejo Dukung Upaya Masyarakat dalam Pembangunan SDM0
• Arsiparis Purworejo Raih Gelar Arsiparis Teladan Jawa Tengah0
• Menyambut Tahun Baru 1447 Hijriah Menuju Purworejo yang Religius0

Berita Populer

• Survey Kepuasan Pelanggan
• Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional TBP dan TPL di lingkungan Kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta
• Tinjauan Lapangan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) Rumah Tinggal
• Rakor Penyusunan LARAP dan UKL/UPL
• Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan TA. 2019 dan Persiapan Kegiatan TA. 2020
• Desk Pembuatan Proposal Awal RTLH 2020
• Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan
• Usulan Calon Peserta Lokasi (CPCL) SHAT Lintas Sektor Tahun Anggaran 2021
• Sosialisai BSPS 2020 dan Verifikasi Lapangan
• Sosialisasi Vaksinasi Covid 19 di Kab Purworejo.

Koordinasi terkait Bantuan RTLH pada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI  pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 Ruang Prambanan Lt. 1  Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kebayoran Baru -  Jakarta Selatan

Dengan hasil :

a. Dari Para Kepala Daerah :

- Kepala Daerah memaparkan kondisi dan usulan/ permohonan masing² daerahnya

b. Dari Kementerian PKP :

- Agar ada percepatan pelaksanaan program perumahan nasional, khususnya program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan penyediaan rumah subsidi.

- Disampaikan bhw pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung target penyediaan 3 juta unit rumah, sebagaimana diamanatkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

- Mempercepat realisasi program BSPS, pemerintah daerah perlu mengajukan usulan berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), khususnya bagi masyarakat dalam kategori desil 1 hingga 4.

- Pemda diminta langsung berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) setempat.

- Kementerian PKP juga mendorong pemanfaatan program rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

- Pemerintah juga menyediakan bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) vertikal melalui skema kerja sama dengan pengembang. Usulan PSU dan berbagai bantuan perumahan yg kini dapat diajukan melalui aplikasi SIBARU (Sistem Informasi Bantuan Perumahan).