Sosialisasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPRPKH)

Berita Terkait

• Sinkronisasi dan Koordinasi Program Pusat – Daerah Bidang Perumahan TA. 2025 0
• Rakor Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Jawa Tengah 0
• Paparan pendahuluan kajian peningkatan efisiensi dan efektivitas penyediaan infrastruktur layanan publik melalui sistem informasi infrastruktur sarana prasarana layanan publik kabupaten Purworejo0
• Mengikuti Rapat Kerja Nasional Reformasi Agraria dengan Tema Menyongsong Indonesia Emas 2045 0
• Pisah Sambut Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo 0
• Rapat Pendahuluan Inovasi 0
• Mengikuti Upacara Peringatan Hari Olah Raga yang ke 40 0
• Rapat koordinasi Tindak Lanjut Penyelesaian Tukar Menukar Kawasan Hutan 0
• Rapat Koordinasi dan Paparan Pendampingan Hukum Kegiatan Hibah Sarana Peribadatan Tahun 2023 0
• Konsultasi berkaitan dengan Pembahasan Raperda Kabupaten Purworejo 0

Berita Populer

• Survey Kepuasan Pelanggan
• Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional TBP dan TPL di lingkungan Kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta
• Tinjauan Lapangan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) Rumah Tinggal
• Rakor Penyusunan LARAP dan UKL/UPL
• Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan TA. 2019 dan Persiapan Kegiatan TA. 2020
• Desk Pembuatan Proposal Awal RTLH 2020
• Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan
• Usulan Calon Peserta Lokasi (CPCL) SHAT Lintas Sektor Tahun Anggaran 2021
• Sosialisai BSPS 2020 dan Verifikasi Lapangan
• Sosialisasi Vaksinasi Covid 19 di Kab Purworejo.

Sosialisasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPRPKH) pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 bertempat di Resto ABK Boro Kulon Kec. Banyuurip.

Dihadiri oleh :

KPHKD Selatan, BPTKH Yogyakarta, Assisten 1 Pemerintahan Kabupaten Purworejo, OPD terkait, Kepala Desa Kabupaten Purworejo, Camat Kabupaten Purworejo

1. Dibuka oleh Kepala Dinperkiman  Eko Paskiyanto, A.Pi, M.M.

Permasalahan tanah rancu mengenai kepemilikan tanah, dalam hal ini Pemerintah Pusat untuk perhutani tanah yang berada di wilayah perhutani untuk dimintakan hak miliknya. Solusi penyelesaian kawasan hutan di wilayah hutan agar terselesaikan. Usulan penyelesaian mengenai pptkh sejelas-jelasnya

2. Assisten Pemerintahan

Acara mencakup permasalahan dan sengketa konflik perkara kehutanan.Pemetaan harus dilihat batas jagan sampai muncul permasalahan. Dalam hal ini aset hrs dijelaskan mengenai jalan. Kasus sekarang ini mengenai pengukuran jalan menuju akses desa yg masuk kawasan hutan. Pembangunan desa wisata juga menimbulkan permasalahan karena tanah merupakan milik perhutani. Masalah batas, kepemilikan dapat terselesaikan tuntas

4.Acara inti sosialisasi dari BPTKH Yogyakarta ibu Dona, Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan Jawa Madura.

Usulan telah disampaikan agar dapat disampaikan ke pengguna yang masuk dalam kawasan hutan. Legal ilegal kawasan hutan.