Rapat Paparan Rancangan Awal Perda Penyelenggaraan Bangunan Gedung

Berita Terkait

• Desk Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 20210
• Sosialisasi Pertanahan0
• Meetting Pegawai 0
• Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pengukuran Tanah Negara0
• Pengukuran Tanah Negara 0
• Rapat Musrenbang RKPD Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo0
• Penyelenggaraan Vaksin ke 3 bagi ASN dan Tenaga Non ASN0
• Zoom Meeting Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia terkait Transformasi Budaya Kerja di Era 4.00
• Peresmian Pasar Purworejo0
• DESK REKONSILIASI DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGANDAERAHKABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 20210

Berita Populer

• Survey Kepuasan Pelanggan
• Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional TBP dan TPL di lingkungan Kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta
• Tinjauan Lapangan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) Rumah Tinggal
• Rakor Penyusunan LARAP dan UKL/UPL
• Sosialisasi Bidang Infrastruktur Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
• Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan TA. 2019 dan Persiapan Kegiatan TA. 2020
• Desk Pembuatan Proposal Awal RTLH 2020
• Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan
• Pengembangan kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)
• Usulan Calon Peserta Lokasi (CPCL) SHAT Lintas Sektor Tahun Anggaran 2021

Menghadiri Rapat paparan awal Rancangan Perda Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Tim dari Kajian NA FH UII hari minggu tanggal 6 Februari 2022 bertempat di Kantor PSHK FH UII Yogyakarta. Hadir dalam acara antara lain Asisten II Sekda,  DPUPR, Dinpmptsp, Bag Hukum Setda dan Dinperkimtan. Kesimpulan dalam acara tersebut adalah : 1. Terkait dengan adanya UU yang baru Penyelenggaraan Bangunan gedung yang asalnya IMB menjadi PBG, maka perlu adanya perubahan perda dengan menyesuaikan ketentuan yang baru. 2. Dijelaskan bahwa rencana ruang lingkup materi muatan Perda adalah a. Fungsi dan klasifikasi bangunan gedung. b. Standar teknis bangunan gedung. c. Penyelenggaraan bangunan gedung. d. SIMBG. e. Prasarana dan sarana. f. Paryisipasi masyarakat. g. Pembinaan dan sanksi administrasi. 3. Tanggal 15 Februari 2022 akan dilanjutkan dengan agenda Public Hearing.