- Rakor Rencana Penggunaan Tanah BNWSO
- Rapat Koordinasi Posyandu
- Paparan Pendahuluan Dokumen IKPLHD Thn 2025
- Pemeriksaan dan pengukuran
- Koordinasi Verifikasi Usulan Swasti Saba Kabupaten/Kota Sehat Kabupaten Purworejo Tahun 2025
- Rapat pengusulan Lokasi Rencana pembangunan Embarkasi Haji
- Pelatihan Penerapan Multi-Factor Authentication (MFA)
- Rapat koordinasi pengelolaan Rusunawa
- Pajak Kendaraan
- Wabup Imbau PPNI jadi Pelopor Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan
Pemkab Purworejo Raih UHC Award 2024 Kategori Pratama
Berita Terkait
- Bupati Serahkan Santunan BPJS Ketenagakerjaan untuk Ahli Waris Perangkat Desa Wonoenggal 0
- Hadiri Kominfo Goes to Community, Bupati minta Penggiat Film Bawa Potensi Lokal ke Tingkat Global 0
- Ribuan Produk UMKM Diperebutkan Warga0
- Diikuti 55 Klub, Festival Layang-layang 2024 Digelar di Ketawang0
- DPRD Kabupaten Purworejo Periode 2024-2029 Resmi Dilantik.0
- Upacara HUT ke-79 Kemerdekaan RI di Kabupaten Purworejo Berlangsung Khidmat 0
- Korban Kebakaran Pasar Kutoarjo Terima Bantuan0
- Karnaval Kecamatan Kutoarjo Berlangsung Meriah0
- Bupati Purworejo Bersama Paguyuban Pengusaha Serahkan Santunan 0
- Bupati Serahkan Hadiah Tabungan Bank Jateng0
Berita Populer
- Survey Kepuasan Pelanggan
- Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional TBP dan TPL di lingkungan Kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta
- Tinjauan Lapangan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) Rumah Tinggal
- Rakor Penyusunan LARAP dan UKL/UPL
- Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan TA. 2019 dan Persiapan Kegiatan TA. 2020
- Desk Pembuatan Proposal Awal RTLH 2020
- Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan
- Usulan Calon Peserta Lokasi (CPCL) SHAT Lintas Sektor Tahun Anggaran 2021
- Sosialisai BSPS 2020 dan Verifikasi Lapangan
- Sosialisasi Vaksinasi Covid 19 di Kab Purworejo.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo berhasil meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award 2024 kategori Pratama. Dalam acara yang dihadiri Wakil Presiden Ma'ruf Amin itu, penghargaan diterima oleh Kepala Dinas Kesehatan dr Sudarmi MM mewakili Bupati Purworejo, di Jakarta, Kamis (8/8/2024).
Meski berhalangan hadir dalam acara tersebut, Bupati Purworejo Hj Yuli Hastuti SH mengungkapkan rasa syukurnya karena Kabupaten Purworejo termasuk dari 33 provinsi dan 460 kabupaten/kota di Indonesia yang mendapatkan penghargaan UHC ini.
Menurutnya, penghargaan ini merupakan hadiah bagi masyarakat Kabupaten Purworejo, yang telah berkontribusi dalam program JKN-KIS. Penghargaan ini diharapkan dapat memotivasi masyarakat untuk terus mendaftar dalam program JKN-KIS, sehingga cakupan kesehatan dapat mencapai 100 persen.
Sementara Kepala Dinkes Kabupaten Purworejo dr Sudarmi MM menjelaskan, UHC Award 2024 merupakan apresiasi Pemerintah Pusat kepada 33 provinsi dan 460 kabupaten/kota, yang sudah mencapai UHC 98%.
”Untuk Kabupaten Purworejo sendiri sudah mencapai UHC 98,74% atau 797.590 jiwa dari 807.790 jiwa,” jelasnya.
Menurut Sudarmi, capaian ini berhasil diraih berkat sinergitas antara pemerintah daerah dengan masyarakat.
”Kita harus terus berupaya secara bersama-sama untuk meningkatkan kepesertaan UHC, agar bisa mencapai 100%,” katanya.
Ia juga meminta kepada fasilitas kesehatan yang ada, untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Pencapaian ini bukan hanya tentang jumlah kepesertaan, tetapi juga memastikan seluruh penduduk di Kabupaten Purworejo memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan terima kasih kepada seluruh pemda yang telah menunjukkan komitmen tinggi mendukung Program JKN. Pencapaian UHC di berbagai daerah ini menunjukkan komitmen negara memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat Indonesia.
“Pencapaian ini tidak lepas dari sinergi dan kolaborasi yang solid antara BPJS Kesehatan, kementerian/lembaga dan seluruh pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus mendorong agar setiap penduduk yang berada di wilayahnya terdaftar sebagai peserta aktif dalam Program JKN,” kata Wapres.
Namun, Wapres juga mengingatkan bahwa evaluasi tetap diperlukan secara terus-menerus terhadap pelaksanaan program ini, terutama terkait permasalahan tunggakan peserta JKN-KIS dari kalangan mampu dan pembayaran iuran BPJS Kesehatan yang macet.