acara rapat pembahasan Raperbup pendelegasian kewenangan perizinan berusaha non berusaha dan non perizinan kepada kepala Dinas PMPTSP

Berita Terkait

• Rapat Koordinasi Penataan Kawasan Pantai Dewaruci Jatimalang 0
• Rapat Koordinasi Persiapan Verifikasi Ulang Kegiatan Hibah Sarana Peribadatan Tahun 2023 0
• Acara Penyuluhan Penanganan Akses Reforma Agraria (PARA) Kategori V0
• Kegiatan Hibah Bansos dan Pokir0
• Acara Penyuluhan Penanganan Akses Reforma Agraria (PARA) 0
• Penyerahan Arsip 0
• Rapat Koordinasi dan Monev MPP Tahun 2023 0
• Verifikasi Lapangan Kegiatan Hibah Sarana Peribadatan Tahun 2024 Masjid “Al Mu’minun” 0
• Verifikasi Lapangan Kegiatan Hibah Sarana Peribadatan Tahun 2024 Mushola AL KHAROMAH 0
• Verifikasi Lapangan Kegiatan Hibah Sarana Peribadatan Tahun 2024 0

Berita Populer

• Survey Kepuasan Pelanggan
• Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional TBP dan TPL di lingkungan Kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta
• Tinjauan Lapangan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) Rumah Tinggal
• Rakor Penyusunan LARAP dan UKL/UPL
• Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan TA. 2019 dan Persiapan Kegiatan TA. 2020
• Desk Pembuatan Proposal Awal RTLH 2020
• Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan
• Sosialisai BSPS 2020 dan Verifikasi Lapangan
• Usulan Calon Peserta Lokasi (CPCL) SHAT Lintas Sektor Tahun Anggaran 2021
• Sosialisasi Vaksinasi Covid 19 di Kab Purworejo.

Laporan kegiatan hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 pukul 09.sd selesai bertempat di Ruang Asisten 1 Setda Kabupaten Purworejo dalam acara rapat pembahasan Raperbup pendelegasian kewenangan perizinan berusaha non berusaha dan non perizinan kepada kepala Dinas PMPTSP

Peserta

OPD terkait yang menangani perizinan dalam MPP

Pimpinan Rapat Bapak Asisten 1 Setda

Hasil

1. Laporan dan paparan latar belakang pembuatan Raperbup oleh Sekdin DINPMPTSP

2. Pembahasan Raperbup dipimpin oleh Pak Wiyono dari Bagian Hukum

3. Untuk Dinperkimtan yang masuk adalah Izin Pembuatan Sitplan yang masuk dalam Jenis Non Perizinan

4. Raperbup ini sebagai pengganti dari Perbup No. 100 Th. 2020 karena adanya aturan yang baru yaitu PP No. 6 Th. 2021 sehingga perlu disesuaikan

5. Pembahasan belum final akan dilanjutkan pembahsan berikutnya