▴SLOGAN PELAYANAN PRIMA▴ Pada tanggal 22 dan 23 Maret 2022 telah dilaksanakan rapat koordinasi dan verifikasi lapangan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) perumahan dari pengembang kepada Pemerintah Kabupaten Purworejo. Acara . . .
Menghadiri Rapat Koordinasi Penyelesaian Tanah Kas Desa yang dipergunakan Proyek Strategis Nasional ( PSN ) di Ruang Kepala Dinas PPPAPMD Kabupaten Purworejo pada hari Selasa tanggal 12 April . . .
MMengikuti ZOOM Metting perihal Pembinaan Disiplin PNS di yang dilaksanakan di Aula BKPSDM Kabupaten Purworejo pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 Berdasarkan PP No.53 Tahun 2010 Disiplin Pegawai Negeri Sipil . . .
Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti rugi dan Penetapan Nilai Penggantian Wajar Pengadaan Tanah untuk Bendung Bener di Balai Desa Cacaban Kidul untuk Desa Wadas Tahap 2 pada hari Rabu tanggal 13 April . . .
Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program BSPS TA.2022 Provinsi Jawa Tengah pada hari Selasa 19 April 2022, di Solo, dihadiri oleh Dirjen Perumahan Kemen PUPR, Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Disperakim Provinsi Jawa . . .
Penginputan data pada website PPID Pelaksana di Laboratorium Dinas Kominfostasandi Kabupaten Purworejo pada hari Selasa tanggal 18 April 2022 Dihadiri dari 25 perwakilan OPD se Kabupaten . . .
Pada tanggal 02 Maret tahun 2022 Dinperkimtan Kabupaten Purworejo mengadakan Rapat Koordinasi dengan Dinas PUPR untuk membahas permohonan pengesahan siteplan yang berada di tepi saluran irigasi. Hadir dalam acara antara . . .
Pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022, Dinperkimtan melaksanakan sosialisasi pertanahan dengan tema Pemilikan, Penguasaan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah (P4T) di Aula Kantor Kecamatan Grabag. Sosialisasi dipimpin . . .
Pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022, Bidang Pertanahan Dinperkimtan melaksanakan rapat koordinasi dan sosialisasi pengukuran tanah negara yang terletak di Desa Pagak dan Desa Malang Kecamatan Ngombol. Rapat dipimpin . . .
Pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 Pemerintah Kabupaten Purworejo mengikuti acara Launching Virtual Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang . . .
SOTK
