FGD Permasalahan Pembangaunan Perumahan di Jawa Tengah

Berita Terkait

• Upacara dalam Rangka Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2025 0
• Perkuat Kinerja Perangkat Daerah, Bupati Purworejo Lantik Sejumlah Pejabat0
• Desk Lokasi Kumuh Baru0
• Peringatan Maulid Nabi, Momentum Perkuat Kebersamaan dan Persatuan0
• Pemkab Purworejo Apresiasi Semangat Gotong Royong dan Kebersamaan Warga NU Loano0
• Agro Fest 2025, Upaya Pemkab Purworejo Perkuat Sektor Pertanian0
• Mantapkan Gerakan Sadar Tertib Arsip, Purworejo Luncurkan Kampung Arsip Desa Besole0
• Rapat Koordinasi Percepatan Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Jawa Tengah0
• Sosialisasi dan Penandatanganan kuitansi tanda terima dana bantuan sosial perbaikan rumah tidak layak huni TA.2025 0
• Desk Tindak Lanjut Renaksi Hasil SPI Tahun 20240

Berita Populer

• Survey Kepuasan Pelanggan
• Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional TBP dan TPL di lingkungan Kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta
• Tinjauan Lapangan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) Rumah Tinggal
• Rakor Penyusunan LARAP dan UKL/UPL
• Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan TA. 2019 dan Persiapan Kegiatan TA. 2020
• Desk Pembuatan Proposal Awal RTLH 2020
• Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan
• Usulan Calon Peserta Lokasi (CPCL) SHAT Lintas Sektor Tahun Anggaran 2021
• Sosialisai BSPS 2020 dan Verifikasi Lapangan
• Sosialisasi Vaksinasi Covid 19 di Kab Purworejo.

Menindaklanjuti banyaknya aduan masyarakat tentang permasalahan pembangunan perumahan, pada hari ini Selasa 30 September 2025 bertempat di Ruang Rapat Lantai 3, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah (DISPERAKIM) melaksanakan FGD Permasalahan Pembangaunan Perumahan di Jawa Tengah. Kegiatan FGD bertujuan mengurai permasalahan apa saja yang terjadi selama proses pengajuan perizinan pembangunan perumahan pengembang, proses pembangunan, dan pasca pembangunan.

Acara FGD dibuka oleh Kepala Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman DISPERAKIM Jawa Tengah dan dihadiri oleh perwakilan asosiasi pengembang Jaw Tengah, DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.

Berbagai permasalah yang berhasil diidentifikasi meliputi pada tahap perizinan pembangunan perumahan, proses pembangunan, dan penyerahan PSU perumahan.

Hasil dari FGD antara lain bahwa penyelenggaraan perizinan pembangunan perumahan pengembang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota masing-masing sesuai kendala yang dialami. Beberapa kendala akan diusulkan untuk diakomodir dalam penyusunan perubahan peraturan menteri tentang pedoman penyerahan PSU perumahan dan perizinan berusaha pembangunan perumahan. Penyusunan peraturan daerah kabupaten/kota tentang penyelenggaraan perumahan pengembang menjadi sangat penting dalam upaya pengaturan perizinan, pembangunan dan pasca pembangunan perumahan pengembang di daerah. Dan yang terakhir, DISPERAKIM Provinsi Jawa akan mengirimkan surat rekomendasi atas permasalahan yang ada dari hasil pelaksanaan FGD hari ini.