- Dinperkimtan Hadiri Rakor Penguatan Kelembagaan Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Dinperkimtan Ikuti Ziarah ke TMP Projo Handoko Loyo dalam Rangka HUT KORPRI
- DINPERKIMTAN Kabupaten Purworejo Ikuti Sosialisasi LHKPN untuk Perkuat Transparansi dan Akuntabilitas ASN
- Dinperkimtan Hadiri Rakor Pelaporan Kinerja Pro SN
- DINPERKIMTAN Purworejo Dampingi Inspektorat Daerah Konsultasi Program 3 Juta Rumah di Kementerian PKP
- DINPERKIMTAN Hadiri Penguatan Arah Kebijakan Penanaman Modal
- Pastikan Tepat Waktu dan Layak Huni, DINPERKIMTAN Lakukan Monitoring Bantuan RTLH Di Kaligesing
- DINPERKIMTAN Hadiri Pentasyarufan Bantuan RTLH BAZNAS
- Perkuat Legalitas Aset, DINPERKIMTAN bersama BPN Purworejo Ukur Tanah Negara di Desa Kertojayan
- Monitoring dan Evaluasi Progress RTLH Di Desa Tlogorejo Butuh
FGD Permasalahan Pembangaunan Perumahan di Jawa Tengah

Menindaklanjuti banyaknya aduan masyarakat tentang permasalahan pembangunan perumahan, pada hari ini Selasa 30 September 2025 bertempat di Ruang Rapat Lantai 3, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah (DISPERAKIM) melaksanakan FGD Permasalahan Pembangaunan Perumahan di Jawa Tengah. Kegiatan FGD bertujuan mengurai permasalahan apa saja yang terjadi selama proses pengajuan perizinan pembangunan perumahan pengembang, proses pembangunan, dan pasca pembangunan.
Acara FGD dibuka oleh Kepala Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman DISPERAKIM Jawa Tengah dan dihadiri oleh perwakilan asosiasi pengembang Jaw Tengah, DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.
Berbagai permasalah yang berhasil diidentifikasi meliputi pada tahap perizinan pembangunan perumahan, proses pembangunan, dan penyerahan PSU perumahan.
Hasil dari FGD antara lain bahwa penyelenggaraan perizinan pembangunan perumahan pengembang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota masing-masing sesuai kendala yang dialami. Beberapa kendala akan diusulkan untuk diakomodir dalam penyusunan perubahan peraturan menteri tentang pedoman penyerahan PSU perumahan dan perizinan berusaha pembangunan perumahan. Penyusunan peraturan daerah kabupaten/kota tentang penyelenggaraan perumahan pengembang menjadi sangat penting dalam upaya pengaturan perizinan, pembangunan dan pasca pembangunan perumahan pengembang di daerah. Dan yang terakhir, DISPERAKIM Provinsi Jawa akan mengirimkan surat rekomendasi atas permasalahan yang ada dari hasil pelaksanaan FGD hari ini.
.png)



