Buka Sosialisasi Pencegahan Korupsi, Wabup Tegaskan Mutasi Jabatan di Purworejo Bebas KKN

Berita Terkait

• Launching Speling, Wabup Beberkan Jaminan Kesehatan Gratis jadi Quick Win di Pemerintahannya0
• Wabup Tekankan Pentingnya Skill Kepemimpinan Bagi Generasi Muda0
• Rapat Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pelindungan dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional, Perubahan Atas Peratu0
• Verifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 0
• Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Perdesaan.0
• Wabup Hadiri Khataman dan Halalbihalal Madin Al-Muskhafiyah Sukowuwuh0
• Paparan Musrenbangwil di Depan Gubernur, Bupati Usulkan Lima Program Prioritas 0
• Rakor Investasi 0
• Sosialisasi Pensertipikatan Tanah Negara dan Pemanfaatannya serta Publikasi Inovasi Matras Lopis Taneg0
• Koordinasi persiapan DESK RENSTRA 2025 - 20290

Berita Populer

• Survey Kepuasan Pelanggan
• Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional TBP dan TPL di lingkungan Kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta
• Tinjauan Lapangan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) Rumah Tinggal
• Rakor Penyusunan LARAP dan UKL/UPL
• Sosialisasi Bidang Infrastruktur Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
• Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan TA. 2019 dan Persiapan Kegiatan TA. 2020
• Pengembangan kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)
• Desk Pembuatan Proposal Awal RTLH 2020
• Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan
• Usulan Calon Peserta Lokasi (CPCL) SHAT Lintas Sektor Tahun Anggaran 2021

Wakil Bupati Purworejo Dion Agasi Setiabudi SIKom MSi membuka Sosialisasi Upaya Pencegahan Korupsi bagi seluruh ASN di Ruang Arahiwang kompleks kantor Bupati Purworejo, pada Rabu (30/04/2025). Mengambil tema "Memahami Kerugian Keuangan dan Kerugian Negara: Perspektif Administrasi dan Pidana dalam Pencegahan Korupsi", kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman ASN terhadap bentuk-bentuk kerugian negara dan keuangan negara yang disebabkan oleh kesalahan administrasi.

 

Wabup mengatakan, dalam upaya membangun tata kelola pemerintahan yang baik, maka pencegahan tindak pidana korupsi menjadi agenda yang tidak bisa ditawar. Disampaikan bahwa indeks integritas Pemkab Purworejo tahun 2024 adalah 76,61 dan berada dalam kategori waspada.

 

Menurutnya tindak pidana korupsi terjadi di Indonesia bukan karena tidak memahami aturan atau undang-undang dari KPK. Tetapi lebih kepada komitmen dan karakter.

 

"Jadi persoalannya bukan pada pemahamannya yang kurang. Pelaku korupsi ini karakter. Maka yang sangat dibutuhkan adalah membangun pondasi komitmen untuk menolak segala sesuatu yang berkaitan dengan tindak prilaku koruptif," ujarnya.

 

Lebih lanjut Wabup menyampaikan, apabila perilaku korupsi mengakar di Indonesia, yang dirugikan langsung adalah masyarakat. Ia menceritakan bahwa di awal masa pemerintahan paska pilkada terdapat celah yang luar bisa besar. Enam bulan setelah pelantikan kepala daerah, ada mutasi jabatan. Di beberapa daerah celah besar ini seringkali dimanfaatkan, baik oleh kepala daerah maupun orang-orang yang ada di sekelilingnya.

 

"Kami menegaskan dalam pemerintahan Bupati Hj Yuli Hastuti SH dan saya akan berkomitmen untuk menganut sistem meritokrasi dalam mutasi jabatan. Lebih kepada kemampuan dan asas kredibilitas. Komitmen kami tidak ada serupiahpun yang kami minta," tegasnya.

 

Sebelum mengakhiri sambutannya Wabup mengharapkan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo untuk membangun komitmen terbebas dari perilaku koruptif dan komitmen untuk mewujudkan visi misi Kabupaten Purworejo. Baginya, memang tidak mudah bagi pemerintah untuk mewujudkan visi misi dalam kondisi seperti saat ini. Maka ditegaskan lagi untuk tidak memberatkan atau menghambat dengan perilaku tindak pidana korupsi.

 

"Saya berharap dalam pemerintahan lima tahun ke depan tidak ada korupsi, karena kalau ada semakin memberatkan langkah," pungkasnya.

 

Sumber: Prokopim

---